Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Bank Soal Materi : Kewenangan Lembaga Negara Menurut UUD NRI Tahun 1945 PKN Kelas 10

Kewenangan Lembaga Negara Menurut UUD NRI Tahun 1945 PKN Kelas 10


Bank Soal Materi : Kewenangan Lembaga Negara Menurut UUD NRI Tahun 1945 PKN Kelas 10


Berikut ini kumpulan soal materi tentang Kewenangan Lembaga Negara Menurut UUD  NRI Tahun 1945 untuk kelas 10 SMA/MA lengkap dengan jawabannya yang dilansir dari berbagai sumber terpercaya.


Apa yang dimaksud dengan suprastruktur politik dan infrastruktur?

Dalam pengertian harfiah, infra struktur berarti bangunan bawah, dan supra struktur berarti bangunan atas. Dengan kata lain, infra struktur adalah bangunan sekunder dan supra struktur adalah bangunan primer.


Bagaimanakah proses terbentuknya lembaga politik?

Proses terbentunya lembaga politik ialah pembentukan suatu bangsa (Nation), dalam rangka pembentukan suatu negara: Mengadakan kegiatan-kegiatan dan proyek-proyek yang sesuai dengan kehendak warga masyarakat. Mengusahakan adanya persamaan nilai, norma, atau sejarah.


Apa tujuan lahirnya sebuah lembaga?

secara konseptual, tujuan dari dibentuknya lembaga-lembaga negara yaitu untuk menjalankan fungsi negara dan juga untuk menjalankan fungsi pemerintahan secara aktual. Sedangkan, secara praktis, fungsi lembaga negara untuk melaksanakan dasar atau ideologi negara dalam mencapai tujuan.


Apa saja yang menjadi unsur tata kelola pemerintahan yang baik?

Tata kelola (governance) tidak dapat dilepaskan dari prinsip-prinsip dasar penyelenggaraan pemerintahan yang baik, yaitu transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas sebagai unsur utama.


Bagaimana tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih?

Tata pemerintahan yang baik dan bersih (Good Governance and Clean Government) adalah seluruh aspek yang terkait dengan kontrol dan pengawasan terhadap kekuasaan yang dimiliki Pemerintah dalam menjalankan fungsinya melalui institusi formal dan informal.


Apa ciri ciri pemerintahan yang good governance?

Ciri-ciri good governance

Good governance mampu memanfaatkan sumber daya secara efektif dan efisien sesuai kebutuhan masyarakat.

Good governance mampu memenuhi rasa keadilan dan kesetaraan masyarakat.

Good governance mampu menyediakan informasi secara transparan.


Apa karakteristik tata kelola pemerintahan yang baik?

Ciri dan karakteristik tata kelola pemerintahan yang baik ialah suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab dan sejalan dengan prinsip demokrasi dengan pasar yang efisien.


Apa saja faktor penghambat tata kelola pemerintahan yang baik di Indonesia?

Faktor-faktor penghambat penerapan prinsip good governance adalah partisipasi masyarakat, sumber daya manusia, dan kedisiplinan aparat. Sedangkan faktor pendukung penerapan prinsip good governance adalah kerjasama dan komunikasi.


Apa saja Peran serta masyarakat dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik?

Peran serta masyarakat dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik adalah sebagai pengawas. Untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, masyarakat harus berperan aktif dalam mengawasi setiap kebijakan yang dilakukan pemerintah.


Bagaimana penerapan good governance di Indonesia saat ini?

Seiring dengan berkembang waktu, penerapan Good Governance di Indonesia ini sudah mulai terlihat hasilnya. Mulai muncul transparansi anggaran pendapatan serta belanja negara (APBN) dan adanya partisipasi masyarakat dalam pengelolahan anggaran pemerintahan baik itu secara langsung maupun tidak langsung.


Apa yang dimaksud dengan tata kelola pemerintahan?

IGI mendefinisikan governance atau tata kelola pemerintahan sebagai proses formulasi dan implementasi peraturan melalui interaksi antara negara, masyarakat sipil dan masyarakat ekonomi.


Apakah tata kelola pemerintahan yang baik berpengaruh pada lingkungan hidup?

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik akan mempengaruhi dan menentukan pengelolaan lingkungan hidup yang baik, dan pengelolaan lingkungan hidup yang baik mencerminkan tingkat penyelenggaraan pemerintahan yang baik.


Apakah salah satu faktor kunci keberhasilan good governance?

Komitmen dan national leadership ini merupakan faktor kunci keberhasilan good governance.


Hal hal apa saja yang dapat menunjang terjadinya good governance?

Beberapa hal yang dapat menunjang terjadinya good governance: 1. Transparansi, pengelolaan aset secara transparan oleh pemerintah. 2. Akuntabilitas, dapat dihitung. 3. Partisipasi, keterlibatan semua lapisan dalam masyarakat 4. Pemberdayaan hukum., kontrol terhadap aktivitas.


Sebutkan tiga langkah perwujudan good governance?

Langkah-Langkah Perwujudan Good Governance

Penguatan Fungsi dan Peran Lembaga Perwakilan;

Kemandirian Lembaga Peradilan;

Aparatur Pemerintahan yang Profesional dan Penuh Integritas;

Masyarakat Madani (Civil Society) yang Kuat dan Partisipatif; dan.

Penguatan Upaya Otonomi Daerah.


Apa saja 3 pilar dalam good governance?

Tiga pilar tersebut adalah Masyarakat madani, masyarakat pengusaha, dan pemerintah,”


Apa maksud dan tujuan good governance?

1) Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik. Adapun sasaran yang hendak dicapai adalah terwujudnya system tata pemerintahan yang baik berlandaskan hukum. 2) Membangun demokrasi dan partisipasi masyarakat.


Apakah yang dimaksud partisipasi warga negara dalam sistem politik di Indonesia?

Peran serta atau partisipasi masyarakat dalam politik adalah kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk turut serta secara aktif dalam kehidupan politik, dengan jalan memilih pimpinan negara, dan secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kebijakan pemerintah, public policy.


Apa saja bentuk partisipasi yang dapat ditampilkan oleh warga negara?

contoh bentuk partisipasi warga negara dalam upaya bela negara dalam bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial, dan budaya?

Memahami dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.

Meyakini dan percaya terhadap Tuhan yang Maha Esa.

Melakukan musyawarah mufakat yang menyangkut kepentingan bersama.


4 Apa yang dimaksud dengan partisipasi politik?

Partisipasi politik adalah keterlibatan warga dalam segala tahapan kebijakan, mulai dari sejak pembuatan keputusan sampai dengan penilaian keputusan, termasuk juga peluang untuk ikut serta dalam pelaksanaan keputusan.


Contohkan dan jelaskan partisipasi politik apa saja yang ada di lingkungan negara?

Partisipasi Politik Warga Negara dalam lingkungan Bangsa dan Negara :

Ikut serta dalam kegiatan PEMILU.

Tidak golput dalam pemilu.

Mengawal jalannya pemilu dari awal hingga akhir agar tidak terjadi kecurangan.


Apa saja contoh partisipasi masyarakat?

Mengikuti kegiatan pemilihan umum kepala negara maupun kepala daerah. Ikut dalam rapat di lingkungan baik tingkat RT maupun RW. Menyuarakan pendapatnya di lingkungan agar tercipta lingkungan yang lebih baik.


Apa saja contoh partisipasi politik yang dapat anda temui di lingkungan sekitar?

Berikut ini adalah beberapa contoh partisipasi dan perilaku politik di lingkungan sekitar yang sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku: Mengikuti pemilihan ketua RT, RW, Kepala Desa, Ketua Organisasi Masyarakat, dan sebagainya. Ikut berpartisipasi dalam pemilihan umum untuk memilih anggota legislatif dan presiden.


Apa yang dimaksud dengan partisipasi warga negara?

Partisipasi dimaknai sebagai keterlibatan atau keikutsertaan warga negara dalam berbagai kegiatan kehidupan bangsa dan negara. Paratisipasi politik aadalah keterlibatan warga negara dalam kehidupan sistem politik, yang mana di sesuaikan dengan kemampuan yang dimiliki masing- masing warga negara.


Bagaimana manfaat partisipasi warga negara di lingkungan masyarakat?

Adapun manfaat dari partisipasi masyarakat adalah : 1. Menuju masyarakat yang lebih bertanggungjawab 2. Meningkatkan proses belajar 3. Meneliminir perasaan terasing 4. Menimbulkan dukungan dan penerimaan dari rencana pemerintah 5. Menciptakan kesadaran politik


Bagaimana partisipasi kamu sebagai pelajar dalam sistem politik Indonesia?

Mengikuti pemilihan ketua OSIS. Aktif menyuarakan aspirasi siswa. Tidak golput dalam pemilihan pengurus kelas. Aktif berpartisipasi dalam musyawarah maupun forum diskusi yang ada di lingkungan sekolah.


Apa yang dimaksud dengan partisipasi politik berikan contohnya dilingkungan sekolah masyarakat dan negara?

Partisipasi politik adalah bentuk kegiatan yang kita atau warga negara ikut serta atau lakukan dalam kegiatan pengemabilan keputusan secara bersama. Contoh partisipasi politik yang sering kita temui di Indonesia adlah pemilihan umum atau pemilu.


Partisipasi politik siswa sebagai warga negara dapat diwujudkan dengan kegiatan apa?

Partisipasi politik siswa sebagai warga negara dapat diwujudkan dengan kegiatan pemilihan ketua kelas.


Bagaimana cara partisipasi warga negara dalam penyusunan hukum di Indonesia?

Contoh partisipasi warga negara dalam proses penyusunan hukum adalah : Mfelakukan kegiatan optimalisasi terhadap berbagai macam lembaga tempat penyalur aspirasi masyarkaat yang dimana telah ada, yaitu MPR DPR, DPRD, Orsospol, Badan Permusyawaratan Desa, dan Media Massa.


Bagaimana bentuk partisipasi warga negara yang dapat dilakukan dalam kehidupan sehari hari?

Meningkatan kegiatan gotong royong dan semangant persatuan dan kesatuan. Menjaga keamanan lingkungan melalui kegiatan siskamling/ronda. Menciptakan suasana rukun, damai, dan tentram dalam masyarakat. Menghargai adanya perbedaan dan memperkuat persamaan yang ada.


Apa saja tugas dan wewenang lembaga negara?

Tugas dan wewenang lembaga negara secara umum

Menjaga stabilitas keamanan, politik, hukum, HAM, dan budaya.

Menciptakan lingkungan masyarakat yang kondusif, aman, dan harmonis.

Menjadi penghubung antara negara dengan rakyatnya.

Memberantas tindak pidana korupsi, kolusi, dan nepotisme.


Apa saja lembaga lembaga negara Republik Indonesia menurut UUD NRI Tahun 1945?

Berdasarkan hal tersebut, maka lembaga negara berdasarkan Perubahan UUD 1945 adalah MPR, DPR, DPD, Presiden, MA, MK, dan BPK. Ketujuh lembaga negara tersebut adalah lembaga negara yang utama.


Siapa saja yang termasuk lembaga negara?

Presiden Republik Indonesia.

Majelis Permusyawaratan Rakyat.

Dewan Perwakilan Daerah.

Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Agung.

Badan Pemeriksa Keuangan.

Komisi Pemberantasan Korupsi.

Komisi Yudisial.


Lembaga negara itu apa?

Lembaga Negara adalah lembaga pemerintahan atau "Civilizated Organization" di mana lembaga tersebut dibuat oleh negara, dari negara, dan untuk negara di mana bertujuan untuk membangun negara itu sendiri. Lembaga negara terbagi dalam beberapa macam dan mempunyai tugas masing-masing antara lain.


Jelaskan apa yang dimaksud dengan kewenangan?

Wewenang merupakan hak dan kekuasaan pemegang jabatan untuk memilih, mengambil sikap, atau tindakan tertentu dalam melaksanakan tugas, dan mempunyai peranan sebagai penyeimbang terhadap tanggung jawab, guna mendukung berhasilnya pelaksanaan tugas.


Lembaga manakah yang berwenang mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar 1945?

(1) Majelis Permusyawaratan Rakyat berwenang mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar. (2) Majelis Permusyawaratan Rakyat melantik Presiden dan/atau Wakil Presiden.


Apa yang dimaksud dengan lembaga negara menurut UUD 1945 jelaskan?

Lembaga negara adalah sekumpulan institusi negara yang secara langsung diatur atau memiliki kewenangan yang diberikan oleh UUD 1945 yang dibuat oleh negara, dari negara, dan untuk negara sehingga membentuk suatu pemerintahan.


Sebutkan lembaga apa saja yang berwenang membuat peraturan perundang undangan di negara Republik Indonesia?

DPR memegang kekuasaan membentuk undang-undang. Rancangan undang-undang dapat berasal dari DPR, Presiden, atau DPD.


Lembaga negara apa saja yang ada dalam UUD 1945 sebelum dan sesudah amandemen?

Sebelum amandemen struktur lembaga negara terdiri dari MPR sebagai lembaga tertinggi, Presiden, DPR, DPA, BPK dan MA. Namun setelah dilakukan amandemen lembaga negara berkembang yaitu MPR, DPR, DPD, Presiden, MA, MK, dan BPK.


Lembaga negara dibagi menjadi berapa?

Dari segi hierarki, lembaga negara dapat dibedakan ke dalam tiga lapis yakni lapis pertama dapat disebut Lembaga Tinggi Negara, lapis kedua dapat disebut Lembaga Negara saja dan lapis ketiga merupakan lembaga negara yang sumber kewenangannya berasal dari regulator atau pembentuk peraturan di bawah undang-undang.


Siapa lembaga tertinggi negara di Indonesia menurut UUD 1945 yang berlaku saat ini?

Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR)


Apa fungsi dan tujuan dari lembaga-lembaga negara?

Secara konseptual, tujuan dari dibentuknya lembaga-lembaga negara yaitu untuk menjalankan fungsi negara dan juga untuk menjalankan fungsi pemerintahan secara aktual. Sedangkan, secara praktis, fungsi lembaga negara untuk melaksanakan dasar atau ideologi negara dalam mencapai tujuan.


Bagaimana kedudukan lembaga negara?

Kedudukan lembaga negara adalah tempat lembaga negara itu sendiri dalam kaitannya dengan lembaga-lembaga negara lainnya. Bila diperhatikan ketentuan dalam UUDNRI Tahun 1945 terkait dengan lembaga-lembaga negara, maka ada perubahan dasar untuk kedudukannya.


Apakah lembaga pemegang kedaulatan rakyat menurut Undang Undang Dasar 1945?

Pasal 1 ayat 2 UUD NRI Tahun 1945 menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang Undang Dasar.


Lembaga Apa yang bertugas untuk menguji undang-undang?

“Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang.”


Apakah setiap lembaga negara mempunyai wewenang membuat peraturan perundang undangan?

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa lembaga negara pembentuk undang-undang adalah lembaga negara yang ikut dalam proses pembentukan undang-undang, yaitu terdiri dari DPR, Presiden dan DPD. Hanya saja kekuasaan untuk membentuk undang-undang,berada ditangan DPR.


Apa saja lembaga negara yang termasuk dalam suprastruktur politik di indonesia berdasarkan amandemen UUD 1945?

Suprastruktur yang diatud dalam UUD 1945 terdiri dari Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR); Presiden dan Wakil Presiden; Dewan Pertimbangan Agung (DPA); Dewan Perwakilan Rakyat (DPR); Badan Pemeriksa Keuangan (BPK); serta Mahkamah Agung (MA).


Apa yang menjadi dasar hukum MPR mengamandemen UUD NRI Tahun 1945?

Jawaban. Jawaban: 1. Pasal 3 ayat (1) Undang Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa MPR lah yang berwenang untuk merubah dan juga menetapkan Undang Undang Dasar.


Mengapa dalam melaksanakan kewenangan lembaga negara dibutuhkan?

Jadi, dalam melaksanakan kewenangan lembaga negara dibutuhkan adanya kerja sama antarlembaga negara agar terjadi sinergitas yang menghasilkan kewenangan yang adil dan bermanfaat bagi seluruh komponen di dalam kewenangan tersebut.


Lembaga negara yang berwenang untuk menguji apakah suatu undang-undang bertentangan dengan UUD 1945 adalah?

Di tahun 2019, MK menjalankan tiga kewenangan konstitusionalnya, yaitu (i) memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pengujian undang-undang terhadap UUD 1945, (ii) memutus perkara perselisihan hasil pemilu serentak, dan (iii) memutus perkara sengketa Kewenangan Lembaga Negara.


Lembaga apa saja yang termasuk dalam infrastruktur politik?

Infrastruktur politik setidaknya terdiri dari 4 (empat) kelompok utama, yaitu partai politik (parpol), kelompok kepentingan (interest group), kelompok penekan (pressure group), dan media.


Apa saja lembaga negara yang termasuk dalam suprastruktur politik di Indonesia berdasarkan amandemen UUD 1945?

Suprastruktur yang diatud dalam UUD 1945 terdiri dari Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR); Presiden dan Wakil Presiden; Dewan Pertimbangan Agung (DPA); Dewan Perwakilan Rakyat (DPR); Badan Pemeriksa Keuangan (BPK); serta Mahkamah Agung (MA).


Jelaskan apa yang dimaksud dengan supra struktur politik?

Supra Struktur Politik yaitu pihak-pihak yang langsung terlibat dalam penyelenggaraan kehidupan negara. Pihak yang demikian, sejauh dapat dicatat terdiri dari : 1). Lembaga Tinggi Negara : Presiden; DPR, MPR, MK.


Apa yang anda ketahui tentang suprastruktur?

Dalam hal ini yang dimaksud suprastruktur politik adalah Lembaga-Lembaga Negara. Lembaga-lembaga tersebut di Indonesia diatur dalam UUD 1945 yakni MPR, DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial.